Updates.
MEDAN - Ketua Majelis Hakim Sulhanuddin kembali membuka jalannya persidangan dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 16 Medan tahun ajaran 2022/2023. Ruang Kartika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menjadi saksi agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum kedua terdakwa, Senen (08/12/2025).
Agenda sidang kali ini berfokus pada tanggapan JPU terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa Reny Agustina, yang menjabat sebagai kepala sekolah, serta Aizidin Muthoadi selaku direktur CV. Cahaya Azira, pihak penyedia dalam pengadaan BOS SMAN 16 Medan.
Dalam responnya, JPU dengan tegas memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan. JPU berkeyakinan bahwa dakwaan yang telah disusunnya telah memenuhi unsur cermat, jelas, dan lengkap, sehingga persidangan pemeriksaan pokok perkara dapat segera dilanjutkan.
Kedua terdakwa, sebagaimana didakwa oleh JPU, terjerat dalam dugaan penyimpangan penggunaan Dana BOS SMAN 16 Medan. Kerugian negara yang timbul akibat dugaan perbuatan ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu Rp1.148.104.341, yang terjadi selama periode tahun 2022 hingga 2023.
Dakwaan primer yang dikenakan kepada kedua terdakwa mencakup Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dakwaan ini diperkuat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sementara itu, dakwaan subsidair yang diajukan adalah Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang juga diperkuat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kasus ini mencerminkan betapa rentannya pengelolaan dana publik, terutama yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Saya membayangkan betapa kecewanya para siswa dan orang tua ketika mengetahui bahwa dana yang seharusnya menunjang kegiatan belajar mengajar justru diduga disalahgunakan. Perasaan ini begitu mengusik, seolah ada hak yang terampas.
Perjuangan melawan korupsi memang tidak pernah mudah, namun setiap persidangan seperti ini memberikan secercah harapan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Kita semua berharap agar proses hukum ini berjalan transparan dan menghasilkan keputusan yang adil, demi mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan dana BOS benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan. (PERS)
